reformasi birokrasi departemen keuangan


yuhuuu… hai kawan, beberapa waktu lalu aku ngikutin lomba menulis artikel “Olimpiade Membaca APBN tingkat SMA se-Indonesia 2009” yang kebetulan diadain di Makassar tercinta. Awalnya cuma iseng-iseng ikut sekaligus ngembangin sedikit hobi nulis. Meski cuma sampai jadi nominator doang.. tapi dah untung aku bisa ngikutin event kayak gini. yah, nimbah ilmu sekaligus koleksi pengalaman kan lumayan, coy! hehe.. so, dalam blog ini aku cuman mau ngenang itu sedikit sekaligus nunjukkin cuplikan artikelku yang sederhana dan sungguh kacangan ini pada khalayak. hehe.. :p

Let’s see!!

..UNTUNG ADA DEPARTEMEN KEUANGAN..

Salam reformasi!!

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum disebut merdeka, namun pada kenyataannya masih jauh jika hanya mengandalkan sistem lama . Negara kita dapat diibaratkan sebagai pabrik tua yang terus memperjuangkan nasibnya dan nasib para buruhnya. Buruh dapat diasumsikan sebagai pemerintah serta rakyat dan mesin pabrik diasumsikan sebagai sistem kerja Indonesia.

Indonesia dan Korea Selatan memulai pembangunan dalam waktu yang relatif sama, sekitar tahun 60-an. Bedanya, sekitar tahun 80-an Korsel telah memutuskan  menggunakan mesin baru yang disebut Reformasi Birokrasi sedangkan Indonesia masih terus menggunakan mesin bututnya hingga akhirnya ikut memutuskan menggunakan mesin yang sama sekitar tahun 2002 ini.

Pada awalnya reformasi birokrasi telah santer terdengar bertahun-tahun silam, namun baru diresmikan pada 1 Juli 2007 ini. Lebih tepatnya, dirintis pada akhir tahun 2002, melalui penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan manajemen SDM. Kemudian disempurnakan pada tahun 2007.

Sebuah standing applause patut diberikan kepada Departemen Keuangan yang memiliki nyali besar untuk mewujudkan reformasi birokrasi tersebut di Indonesia. Keputusan tersebut tentunya telah dipikirkan secara matang oleh Menteri Departemen Keuangan, Sri Mulyani. Beliau sadar betul jika Departemen Keuangan akan menghadapi tantangan yang cukup besar dalam mewujudkan reformasi birokrasi melihat bahwa Departemen Keuangan memiliki kantor vertikal terbesar dan tersebar di seluruh Indonesia yang memberikan pelayanan langsung kepada publik. Jumlah pegawainya cukup besar, sekitar 62 ribu orang.

Departemen Keuangan merupakan departemen yang paling strategis sebab hampir seluruh aspek perekonomian negara berhubungan langsung dengan kebijakan yang dibuat Departemen Keuangan. Misalnya empat contoh yang strategis, departemen inilah yang mengurus perpajakan, kepabeanan dan cukai, pengelolaan utang, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Melihat hal tersebut, Departemen Keuangan tentunya memiliki tugas lebih berat daripada departemen lain. Jadi, sangatlah masuk akal jika kelak Departemen Keuangan berhasil, maka seluruh departemen lainnya akan turut menerapkan reformasi birokrasi.

Kinerja Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang dicanangkan pertama kalinya oleh departemen yang menjadi instansi paling strategis diantara departeman lainnya ini memiliki visi untuk menjadi pengelola keuangan Negara yang bertaraf internasional dan dibanggakan masyarakat, serta instrument bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil dan makmur dan berperadaban tinggi.

Reformasi birokrasi di Departemen Keuangan sendiri merupakan tuntutan yang dilaksanakan Pemerintah di bidang keuangan negara pada tahun 2003 yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan negara , UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Bendahara Umum Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Keuangan Negara. Ketiganya Merupakan reformasi dari peraturan warisan kolonial yaitu ICW dan IAR.

Sebagai langkah awal kerja reformasi birokrasi, Departemen Keuangan memutuskan untuk melakukan Roadmap 2005-2009 sebagai acuan tindakan. Pada tahapannya diadakan langkah untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam peta strategi dan kemudian menuangkannya ke dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator/KPI). Tahap ini diharapkan agar dapat menjadikan Departemen Keuangan lebih efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Dan akhirnya dihasilkan 5 tema peta strategi dan KPI yang diharapkan dapat berhasil kedepannya, meliputi pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan APBN, kekayaan negara, serta pasar modal dan lembaga non bank.

Departemen Keuangan pun tidak main-main, mereka menetapkan Lima Pilar utama yang bersifat inner bagi para pegawainya untuk menyukseskan Reformasi Birokrasi, yakni penataan organisasi, penyempurnaan bisnis, dan peningkatan manajemen SDM, reformasi keuangan negara, dan remunerasi (imbalan).

Tindakan pemerintah ini diharapkan dapat memberikan angin segar bagi rakyat Indonesia. Karena di masa silam pada praktiknya di lapangan, pelayanan instansi pemerintahan memberi kesan yang buruk bagi rakyat. Layanan yang diberikan terkesan tidak transparan, terlalu panjang dan berbelit-belit. Untuk memperoleh pelayanan, rakyat harus berpindah dari satu loket ke loket lainnya. Hal tersebut dapat dilihat jelas pada pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Masyarakat pengguna layanan seringkali dibingungkan dengan syarat-syarat yang kadang dianggap kurang relevan dengan pelayanan yang akan diperoleh.

Selain itu, pada beberapa tempat pelayanan masih ditemukan beberapa aparat yang menyalahgunakan wewenangnya dan melaksanakan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor seperti kondisi aparat yang harus mengesampingkan nasib keluarganya dengan gaji kecil dengan kewajibannya melayani masyarakat.

Tentunya masyarakat mengharapkan agar reformasi birokrasi dapat memberikan perubahan fundamental dari Departemen Keuangan yang dulunya sangat tertutup menjadi lebih terbuka dan transparan. Dengan kinerja tersebut, masyarakat tidak lagi bersilat lidah mengenai hasil kerja pemerintah yang menurut mereka merugikan. Karena mereka tahu bahwa aparatur negara tentunya telah bekerja keras demi rakyat.

Selain itu, program ini juga memiliki andil untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang prima. Singkatnya, selain berusaha ke dalam membereskan dapur, juga ke luar menumbuhkan kepercayaan publik.

Demi mencapai tujuan peningkatan pelayanan masyarakat, maka melalui program reformasi birokrasi inilah pemerintah berupaya menyempurnakan layanan dengan transparansi proses bisnis internal, mempersingkat norma waktu penyelesaian layanan, informasi kepastian biaya dan persyaratan administrasi layanan serta meningkatkan kualitas hasil layanan.

Selain itu menurut Saya, dalam perbaikan ke dalam departemen, semestinya juga diadakan perasionalisasi jumlah PNS untuk menekan jumlah PNS yang tidak berprestasi, perbaikan tingkat gaji dan tunjangan jabatan yang diiringi dengan sanksi tegas bagi pelanggarnya, penonaktifan pegawai yang diketahui pernah terlibat kasus korupsi, serta pergantian pejabat yang tidak berprestasi dalam bidangnya. Sebab masalah utama yang harus dihadapi sebelum melaksanakan program adalah masalah di dalam departemen. Apabila di dalam departemen masih ada pejabat-pejabat yang tidak mementingkan yang berhak terlebih dahulu dan hanya mau berleha-leha dalam bekerja, maka reformasi birokrasi akan jauh dari kata sukses.

Bukti usaha yang dilakukan Departemen Keuangan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada publik di bidang perpajakan, kini telah dibentuk 3 Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, 28 Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan 171 Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Sedangkan di bidang perbendaharaan, kini sudah siap 17 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Lingkungan Bea dan Cukai di Tanjung Priok pun merasakan pengaruh kinerja reformasi birokrasi. Dan yang paling spektakuler adalah dikeluarkannya 6.475 standard operating procedures (SOP) yang mengatur dengan rinci mekanisme pelayanan, lama pelayanan, serta berapa biaya pelayanan.

Dengan terbitnya SOP itu, publik menjadi tahu dengan jelas dan gamblang berapa lama pelayanan diberikan dan berapa biaya yang diperlukan. Birokrasi yang berbelit-belit dipangkas habis, dan juga sogok menyogok di bawah meja dibersihkan.

Dari kelima pilar tersebut, yang menimbulkan pro dan kontra adalah remunerasi. Remunerasi mengakibatkan kecemburuan dari departemen lainnya. Tak terlepas dari keyakinan para pegawai mengenai pemerataan gaji PNS. Namun Saya rasa, remunerasi pantas diberikan kepada pegawai yang memang kompeten dalam pekerjaannya. Apalagi jika menyinggung mengenai kas milik negara. Jadi sudah semestinya gaji seorang pegawai  Departemen Keuangan dinaikkan guna menghindarkan terjadi KKN dalam departemen dan mengoptimalkan kinerja para pegawainya. Memang tidak ada jaminan bahwa KKN akan hilang, maka lebih tepat jika dalam pelaksanaannya Departemen Keuangan didampingi oleh Konsultan Independen dimana konsultan tersebut akan memberi penilaian yang objektif tentang tindakan dan kinerja Departemen Keuangan.

Untuk hal itu, sekali lagi Departemen Keuangan patut dipuji karena reformasi birokrasi yang dilakukannya bersifat menyeluruh dan detail. Reformasi renumerasi yang dilakukan berbasis kinerja, dimana gaji seorang pegawai dilihat dari prestasi jabatan yang dimilikinya. Sehingga kini telah ditetapkan 27 tingkatan, dengan gaji PNS terendah Rp1.330.000 (golongan I dan satpam) dan tertinggi Rp46.950.000. Renumerasi yang cukup kompetitif untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan.

Hingga kini reformasi demokrasi sejak 2 tahun lalu dapat dikatakan berhasil, dilihat dari hasil kerja di lapangan seperti kenaikan gaji pensiun pokok sebesar 15%, penghematan Rp70 trilliun di dalam departemen, pemecatan 510 PNS Departemen Keuangan yang tidak disiplin, penyelamatan uang negara sebesar Rp118,40 milyar, penerimaan negara sebesar Rp36,3 trilliun, dan sebagainya. Atas keberhasilannya kini reformasi demokrasi telah diadakan di beberapa instansi negara seperti BPK, dan MA. Program ini telah diadakan secara serius oleh pemeritah dan tentunya akan menghasilkan hasil yang lebih baik jika semangat reformasi birokrasi tetap ditanamkan.

Jadi, jika reformasi birokrasi berhasil dilakukan di Departemen Keuangan, tidak ada alasan reformasi birokrasi tidak dapat dilakukan dengan sukses di departemen lain.

TERUS TANAMKAN SEMANGAT REFORMASI BIROKRASI!!

Hm..see? beneran kacangan.. eh, mungkin satu yang jadi penilaian juri.. aku masih belum banyak ngerti tentang pemerintahan terutama departemen keuangan. lagian, artikelku ini bersumber dari jutaan sites yang ku browse di internet. aku sama sekali gak make literatur seperti buku maupun hot news dari koran.. hehe.. ditambah lagi, saat presentasinya..dan ditanyakan berjuta komentar dan pertanyaan.. aku mati kutu saat ditanya tentang kasus Tanjung Priok.. hohoho// aku mana tahu yang gituan..🙂 yang aku sabeni mah cuma hiburan buat ngilangin stres saat nonton ,, bukannya berita-berita di TVOne, TVRI, MetroTV, dll..

setelah hari itu, aku semakin yakin kalau aku gak punya bakat dan minat dalam kepemerintahan.. hehe.. gimana mau masuk STAN ma IPDN klo jiwanya gak ngarah ke situ.. hahahahaha

tapi, salut, deh buat  juri2 saat itu! bener-bener bikin aku takjub! emang bener kali yah.. orang2 hebat (?) punya kharisma//🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s